Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Desa
DOI:
https://doi.org/10.25181/esai.v12i1.1088Abstract
The objective of this study is to know: (1) the influence of BPD Knowledge on budgets onvillage financial oversight (APBDesa); (2) the influence of interaction of Community
participation on the relationship between knowledge of BPD on budget and village financial
oversight (APBDesa); (3) The Influence of Public Policy Transparency Interaction on the
relationship between knowledge of BPD on budgets and village financial oversight
(APBDesa) and (4) Influence of BPD Knowledge interaction on budget, community
participation, and transparency of public policy towards village financial oversight
(APBDesa). This research was conducted by using the members of the Village Consultative
Board (BPD) villages in Waysulan Sub-district, South Lampung Regency (8 Villages) as its
object. The hypothesis in this research was tested by using multiple analysis (multiple
regression). The data processing is done with the help of SPSS statistical application.
Hypothesis testing performed after multiple regression models are used free of violation of
classical assumptions, so that the test results can be interpreted appropriately. The
conclusions can be drawn is that the knowledge of village consultative bodies (BPD) has a
significant positive effect on the level of village financial oversight, while public
participation, accountability, and transparency of public policy do not affect the relationship
between the knowledge of members of village consultative bodies (BPD) these three
variables (public participation, accountability, and transparency of public policy) directly
affect the level of oversight of village financial management.
Downloads
References
Achmadi, dkk, 2012, Good governance dan Penguatan lnstitusi Daerah,
Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
Coryanata, Isma. 2012.Akuntabilitas, partisipasi dan Transparansi
kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
(APBD). Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2
Ghozali.Imam, 2002, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS,
Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Persoalan
Pengelolaan Dana Desa. www.kpk.go.id. (diakses tanggal 12
Mei 2017)
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Jogjakarta.
Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. MEP UGM, Jogjakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2001.
Keputusan Presiden No.74 Tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Republik Indonesia. 2014.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sjamsudin, S. 2012. Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap
Partsipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah diKabupaten, Laporan Penelitian dalamJurnal Ilmiah Sosial, Malang.
Sopanah, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi
kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Prosiding SNA VI
Surabaya
Werimon, Simson. 2005. Pengaruh partisipasi dan kebijakan publik
terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Tesis PPS Undip (www.eprintundip.ac.id. (diakses 10 Juli 2017)
Yudono, Bambang, 2002, Optimalisasi PeranD PRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, http://www.bangda.depdagri.go.id
/jurnal/ jendela/ jendela. (diakses 12 Juli 2017)
