Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa Se-Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan

Authors

  • Dewie Brima Atika Universitas Lampung
  • Ita Prihantika Universitas Lampung
  • Rahayu Sulistiowati Universitas Lampung

Abstract

Village financial reporting is a form of accountability and transparency which is a necessity for the village apparatus. Based on information obtained, in Bay Bahuga Subdistrict, Way Kanan District, Lampung Province, many village officials who did not understand in the preparation of village financial reports were good and right so sending reports to the sub-district was often late. This is a problem that is the starting point for the implementation of this activity. The methods used in this activity are lectures and group discussions. Based on the results of the pre-test and post-test, the participants' understanding of village financial reporting was 23.67%.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Astuti, Indri. 2015. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tersedia di http://www.keuangandesa.com/wp-content/uploads/2016/04/Permendagri-Nomor-01-Tahun-2016-Pengelolaan-Aset-Desa.pdf (diakses 12 Februaari 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Tersedia di www.hukumonline.com /pusatdata/downloadfile/fl43463/parent/24508 (diakses 12 Februari 2018)

Permatasari, Kartika; dkk. 2013. Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. Volume 1. Nomor 6. Hal 1213-1219.

Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tersedia di https://www.kemenkopmk.go.id/sites/.../PP%20Nomor%2043% 20Tahun%202014.pdf diakses 12 Februari 2018.

Sulumin, Hasman Husin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala. ISSN 2302-2019. E-jurnal katalogis. Volume 3. Nomor 1. Hal 43-53.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa Tersedia di www.keuangandesa.com/wp.../UU-No-5-Tahun-1979-Tentang-Pemerintahan-Desa. (diakses 9 Februari 2018)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Tersedia di www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf (diakses 9 Februari 2018)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tersesia Di http://www.keuangandesa.com/2017/04/ dana-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014/ diakses 12 Februari 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tersedia di http://www.keuangandesa.com/wp-content/uploads/2015 /04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf diakses 20 Februari 2018.

Issue

Section

Artikel