Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Desa
DOI:
https://doi.org/10.25181/esai.v12i1.1088Abstract
The objective of this study is to know: (1) the influence of BPD Knowledge on budgets onvillage financial oversight (APBDesa); (2) the influence of interaction of Communityparticipation on the relationship between knowledge of BPD on budget and village financialoversight (APBDesa); (3) The Influence of Public Policy Transparency Interaction on therelationship between knowledge of BPD on budgets and village financial oversight(APBDesa) and (4) Influence of BPD Knowledge interaction on budget, communityparticipation, and transparency of public policy towards village financial oversight(APBDesa). This research was conducted by using the members of the Village ConsultativeBoard (BPD) villages in Waysulan Sub-district, South Lampung Regency (8 Villages) as itsobject. The hypothesis in this research was tested by using multiple analysis (multipleregression). The data processing is done with the help of SPSS statistical application.Hypothesis testing performed after multiple regression models are used free of violation ofclassical assumptions, so that the test results can be interpreted appropriately. Theconclusions can be drawn is that the knowledge of village consultative bodies (BPD) has asignificant positive effect on the level of village financial oversight, while publicparticipation, accountability, and transparency of public policy do not affect the relationshipbetween the knowledge of members of village consultative bodies (BPD) these threevariables (public participation, accountability, and transparency of public policy) directlyaffect the level of oversight of village financial management.Downloads
References
Achmadi, dkk, 2012, Good governance dan Penguatan lnstitusi Daerah,
Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
Coryanata, Isma. 2012.Akuntabilitas, partisipasi dan Transparansi
kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
(APBD). Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2
Ghozali.Imam, 2002, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS,
Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Persoalan
Pengelolaan Dana Desa. www.kpk.go.id. (diakses tanggal 12
Mei 2017)
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Jogjakarta.
Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. MEP UGM, Jogjakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2001.
Keputusan Presiden No.74 Tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Republik Indonesia. 2014.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sjamsudin, S. 2012. Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap
Partsipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah diKabupaten, Laporan Penelitian dalamJurnal Ilmiah Sosial, Malang.
Sopanah, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi
kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Prosiding SNA VI
Surabaya
Werimon, Simson. 2005. Pengaruh partisipasi dan kebijakan publik
terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Tesis PPS Undip (www.eprintundip.ac.id. (diakses 10 Juli 2017)
Yudono, Bambang, 2002, Optimalisasi PeranD PRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, http://www.bangda.depdagri.go.id
/jurnal/ jendela/ jendela. (diakses 12 Juli 2017)
